pemdesapakuan@gmail.com 081 353 812 405

Struktur Organisasi

KAUR KEUANGAN

Struktur Organisasi Kepala Desa Pakuan Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kaur Umum Kasi Kesejahteraan Rakyat Kaur Perencanaan Kaur Pemberdayaan Masyarakat Kaur Keuangan Kepala Dusun Jurang Malang Kepala Dusun Jurang Mekar Kepala Dusun Kumbi Kepala Dusun Tatar Daye Kepala Dusun Pesantek Badan Permusyawaratan Desa Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Desa Kasi Pelayanan

KAUR KEUANGAN

Nama Pejabat
: MUNAWIR HARIS
NIP
: -

tugas dan fungsi Kaur Keuangan mencakup keseluruhan proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan kas hingga pelaporan.

Berikut adalah rincian tugas pokok Kaur Keuangan:

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran

  • Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa): Membuat perkiraan arus kas masuk (pendapatan) dan kas keluar (belanja) desa dalam periode anggaran tertentu, sebagai panduan harian/mingguan.

  • Melaksanakan Penatausahaan Keuangan: Mengurus semua transaksi keuangan, termasuk menerima, menyimpan, menyetorkan, dan membayarkan uang kas desa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

 

2. Administrasi Keuangan

 

  • Pengurusan Administrasi Keuangan: Melakukan seluruh proses dokumentasi dan pencatatan transaksi keuangan, mulai dari bukti setoran, kuitansi pembayaran, hingga surat perintah membayar.

  • Verifikasi Administrasi Keuangan: Memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran.

  • Pengelolaan Sumber Pendapatan dan Pengeluaran: Mengadministrasikan secara detail semua sumber pendapatan desa (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, dll.) dan alokasi pengeluaran untuk setiap bidang kegiatan.

3. Administrasi Penghasilan

  • Mengadministrasikan Penghasilan: Mengurus dan membayarkan penghasilan (gaji/honorarium) Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan lembaga desa lainnya.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

  • Menyusun Laporan Keuangan: Membantu Sekretaris Desa dalam menyusun laporan keuangan desa (termasuk Laporan Realisasi APBDes) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.